Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 Menurut Peniliti dari CfDS UGM

Masih terdapat hampir 40% masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi.

Editor: Santo Ari
ist
Ilustrasi vaksin Covid-19 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 sejak awal tahun 2021. Namun demikian, di sosial media masih banyak ditemukan polemik tentang pro kontra vaksinasi. 

Center for Digital Society (CfDS) UGM mencatatkan, berdasarkan aktivitas daring masyarakat di sosial media, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin Covid-19. Terdapat 49,9% dari total 601 responden menolak untuk menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama.

Menanggapi isu tersebut, Center for Digital Society (CfDS) melakukan kajian dan riset yang mendalam yang diinisiasi oleh Amelinda Pandu Kusumaningtyas, Iradat Wirid dan tim selaku peneliti senior CfDS.

Riset ini berusaha menelaah lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat keterkaitan pandangan mereka terhadap Covid-19 dan sumber informasi yang beredar.

Acara diselenggarakan pada hari Rabu, 24 Maret 2021 melalui Google Meets dan disiarkan secara langsung di YouTube (ugm.id/rilisvaksincfds).

Tingkat Pendidikan dan Persepsi terhadap Vaksin Covid-19

Berdasarkan survei CfDS pada bulan Februari 2021, mayoritas masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi (diploma-S3) menganggap bahwa vaksin Covid-19 penting, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Selain itu, merek vaksin Covid-19 yang paling banyak dirujuk diantaranya Sinovac (41,8%), Pzifer, dan Biofarma.

Masyarakat tersebut menilai bahwa vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Akan tetapi, masih terdapat hampir 40% masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi.

Secara langsung, hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin.

Menurut hasil penelitian CfDS, sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui lini sosial media.

Namun, sebanyak 81,5% masyarakat masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi.

Mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elit global yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukan microchip dalam tubuh manusia.

Masyarakat Indonesia juga masih percaya dengan paparan informasi hoaks terkait kesembuhan pasien dengan kalung anti Covid-19.

Dalam penelitiannya, Amelinda melihat bahwa “informasi sosial media sangat berpengaruh terhadap pembentukan pendapat masyarakat Indonesia. Terlepas dari latar belakangnya, masih terdapat masyarakat yang terpapar pusaran berita palsu ataupun teori konspirasi yang beredar di sosial media.”

Analisis Teks Media Sosial: Sebaran Hoaks dan Konspirasi Terkait Covid-19

Dalam penelitian ini, CfDS juga melakukan analisis yang mendalam dengan memanfaatkan data dari cuitan dan postingan netizen di berbagai platform sosial media.

Dari pengambilan data sejak Maret 2020-Februari 2021 terdapat lebih dari 18.400 cuitan di Twitter yang memuat “Tolak Vaksin” atau “Anti Vaksin”.

Bersamaan dengan postingan masyarakat tersebut, lebih dari 1.000 cuitan merujuk pada bantahan terhadap penolakan vaksin Covid-19 Sinovac.

Sementara lebih dari 4.000 cuitan mengandung kata ‘PDIP’, ‘rakyat’, ‘PKI’ dan ‘Pemerintah’ atas bentuk penolakan balik postingan Anggota DPR Ribka Tjiptaning yang tidak mendukung vaksin Covid-19.

Sama halnya pada platform berbagi video Youtube, terdapat 11 video teratas yang membahas mengenai penolakan Ribka Tjiptaning, dengan penonton lebih dari 13 juta pengguna dan 62.000 komentar.

Namun, berbeda dengan Twitter, pada kolom komentar Youtube di video tersebut lebih banyak memuat dukungan terhadap anggota DPR Ribka Tjiptaning untuk menolak vaksin Covid-19.

Sementara di platform Instagram, terdapat berbagai akun yang dengan jelas menampilkan video atau foto dengan wacana konspirasi.

Salah satunya: ‘Injeksi MRNA Moderna adalah sistem operasi yang dirancang untuk memprogram manusia dan meretas fungsi biologisnya’, hingga upaya mengajak ‘apa yang perlu kita lakukan setelah menolak vaksin?’.

Iradat menambahkan bahwa “Platform dengan basis audio dan visual (Instagram dan Youtube) lebih banyak digunakan untuk membangun wacana penolakan atas vaksin Covid-19, dan netizen akan ikut berkomentar sejalan dengan isi konten tersebut.”

Maka dari itu, berdasarkan survei dan analisis yang mendalam ini, CfDS melihat bahwa informasi media sosial di berbagai platform berpengaruh terhadap pandangan masyarakat/netizen dan persepsinya dalam keikutsertaan program vaksinasi Covid-19 pemerintah.(*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

  • Kota Magelang

     
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved