Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Tiktok Cash dan Snack Video

waspada penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

Penulis: Santo Ari
Editor: Santo Ari
ist
Ilustrasi Snack Video 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM, YOGYA - Satgas Waspada Investasi telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi Tiktok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu Satgas Waspada Investasi dalam rapatnya Jumat 26 Februari lalu juga sudah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya.

Hal itu lantaran Snack Video tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

  1. 14 Kegiatan Money Game 
  2. Enam Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin 
  3. Tiga Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin 
  4. Satu Equity Crowdfunding tanpa izin 
  5. Satu Penyelenggara konten video tanpa izin 
  6. Satu Sistem pembayaran tanpa izin 
  7. Dua kegiatan lainnya.

Namun demikian, terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing.

Berantas fintech peer to peer lending ilegal

Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer to peer lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Pada Februari kemarin juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

  • Kota Magelang

     
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved