Program Sertifikat Tanah Elektronik Mempermudah Warga Urus Hak Kepemilikan Atas Tanah

sertifikat elektronik tersebut akan memudahkan warga masyarakat dalam mengurus proses pengurusan hak milik atas tanah

ist
ilustrasi sertifikat tanah elektronik 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM, YOGYA - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) telah mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik lewat Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Dalam Permen tersebut sertifikat menggunakan hash code, QR Code dan single identity.

Aturan digitalisasi sertifikat tanah elektronik yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut pun disambut baik oleh pakar dari UGM.

Dosen Agraria Fakultas Hukum UGM Dr. Rikardo Simarmata menilai sertifikat elektronik tersebut akan memudahkan warga masyarakat dalam mengurus proses pengurusan hak milik atas tanah dari sisi waktu dan anggaran.

Selain itu, sistem ini akan lebih mengefisienkan anggaran dan waktu.

Rikardo yang masuk dalam tim ahli yang ikut menyusun peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa program sertifikat elektronik ini menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Namun tujuan paling penting adalah mempermudah birokrasi dalam pengurusan sertifikat tanah melalui kemajuan teknologi informasi digital.

Selain menjadi bagian dari inovasi kementerian ATR dalam memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, program sertifikat tanah elektronik ini juga mampu mencegah adanya praktik kolusi dan korupsi dalam setiap pengurusan sertifikat tanah dan munculnya sertifikat ganda.

Masyarakat hanya cukup mengisi form di internet. Langkah tersebut pun dapat menghindari tatap muka saat pandemi dan mencegah praktik kolusi.

Menurut Rikardo program sertifikat elektronik ini akan dilakukan secara bertahap karena lebih dari 500 kantor pertanahan di Indonesia belum sepenuhnya siap menjalankan program sertifikasi elektronik ini karena kendala infrastruktur di masing-masing daerah.

Salah satu tantangan dalam program ini adalah memberikan edukasi ke masyarakat soal pola kebiasaan menyimpan surat berharga secara fisik dengan beralih ke surat elektronik.

Sertifikat elektronik dipastikan tidak akan mengurangi nilai dari harga tanah yang dimiliki apabila digunakan untuk menjadi agunan pembiayaan di perbankan.

Namun demikian, si pemilik sertifikat tidak menyebarkan secara sembarang hash code, QR Code dan single identity dari sertifikat tanah elektronik yang sudah miliknya.(*)

Ikuti kami di
Penulis: Santo Ari
Editor: Santo Ari
Sumber: Tribun Jogja
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved