Unit Layanan Terpadu UGM untuk Tangani Kekerasan Seksual

Unit Layanan Terpadu (ULT) yang bertugas dan bertanggungjawab mengurusi upaya pencegahan dan penanganan setiap kasus kekerasan seksual.

Penulis: Santo Ari
Editor: Santo Ari
ugm.ac.id
Balairung UGM 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM, YOGYA - Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki pengalaman yang beragam dalam merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Penanganan kasus Agni di tahun 2018-2019, memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga bagi UGM dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika UGM.

UGM ingin zero tolerance kekerasan seksual.  Agar kasus serupa tidak terulang, UGM mengeluarkan peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga UGM yang dituangkan dalam Peraturan Rektor No 1 tahun 2020.

Peraturan ini sebagai upaya pencegahan. Dan jika ada tindakan penanganan kasus seksual, dapat dilakukan lebih cepat, baik terhadap korban maupun pelaku.

Melalui aturan ini, UGM berupaya meminimalisir kasus kekerasan seksual yang menimpa warga UGM, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Unit Layanan Terpadu

Adapun dalam peraturan Rektor ini mengatur soal pencegahan, pelayanan dan penanganan pelaku kekerasan seksual.

Terkait pelayanan, terdapat Unit Layanan Terpadu (ULT) bertugas dan bertanggungjawab mengurusi upaya pencegahan dan penanganan setiap kasus kekerasan seksual.

Setiap ada kasus yang menimpa warga UGM, maka akan terpantau dengan baik melalui ULT ini.

Terlebih, pada umumnya para penyintas enggan melaporkan kasus yang menimpanya.

Para penyintas ini agak tidak leluasa melaporkan kekerasan seksual sehingga nanti ada petugas yang sudah mendapat pelatihan dengan baik untuk mendampingi para penyintas.

Selanjutnya apabila ada pelaporan, maka tim dari unit layanan terpadu ini akan melakukan pendampingan dan konseling terhadap korban.

Sanksi Pelaku

Dengan adanya unit layanan terpadu ini, maka penanganan kasus kekerasan bisa diselesaikan dengan baik dan pelaku mendapat sanksi yang setimpal. Penanganan bisa lebih cepat, korban terlindungi dan mendapatkan upaya konseling dan pendampingan selanjutnya.

Sementara untuk pemberian sanksi kepada pelaku, pimpinan Universitas membentuk semacam tim etik baik di tingkat universitas maupun Fakultas.

Jika kejadian (pelaku dan penyintas) di fakultas maka diselesaikan tim etik di Fakultas, misal kejadian antar fakultas maka tim etik di tingkat universitas.(*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
751 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved