Rekomendasi KPAI Soal Pembukaan Sekolah dengan Tatap Muka Ditengah Wabah Covid-19

Pihaknya berharap rekomendasi ini mampu menjadi pedoman pemerintah dan pihak sekolah dalam melindungi anak didik dari paparan virus covid-19.

Dok KPAI
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat meninjau kesiapan sekolah menuju sekolah tatap muka ditengah pandemi covid-19 tempo hari. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan rekomendasi terkait hasil pengawasan rencana pembukaan sekolah ditengah wabah covid-19.

Rekomendasi ini muncul setelah pihaknya melakukan inspeksi secara langsung di sejumlah sekolah berbagai daerah.

Dalam rekomendasi tersebut, KPAI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mulai memberikan panduan dan pendanaan untuk penyiapan buka sekolah.

Dana BOS menurut para Kepala Sekolah tidak cukup untuk membiayai penyiapan infrastruktur kenormalan baru karena dana BOS untuk membayar gaji honorer dan juga kuota internet bagi para siswa dan guru selama PJJ.

"Daerah harus memikirkan pendanaan lain," tegas Retno Listyarti Komisioner KPAI Bidang Pendidikan.

Kedua, KPAI mendorong para orangtua yang tergabung dalam Komite sekolah untuk ikut mengawasak penyiapan infrastruktur buka sekolah. Juga memastikan protocol/SOP kenormalan baru di sekolah sudah ada, ditempel, diumumkan dan disosialisasi.

Dengan demikian komite sekolah juga dapat berperan membantu sekolah membiayai penyiapan infrastruktur pembukaan sekolah.

KPAI Sebut Mayoritas Sekolah Belum Siap Lindungi Anak Didik dari Penularan Covid 19

Persiapan Buka Sekolah, KPAI Pengawasan Langsung ke Sejumlah Sekolah di Berbagai Daerah

Ketiga, Jika pemerintah daerah hendak membuka sekolah, KPAI mendorong dilakukan pengetesan PCR (swab) bukan rapid test terhadap seluruh guru serta kepada siswa secara acak.

"Ini sebagai upaya pencegahan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana hasil tes menunjukkan 8 guru dan 14 siswa positif covid 19," tandasnya.

Data tersebut, kata Retno, kemudian menjadi dasar pijakan pemerintah propvinsi yang secara bijak menunda pembukaan sekolah. Hal ini patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya.

Keempat, KPAI mendorong sekolah membuat protocol kesehatan/ SOP yang lebih rinci. Protokol/SOP juga wajib ditempel di kelas-kelas, dan wajib disosialisasikan ke para guru, siswa dan orangtua.

Protokol/SOP tersebut diantaranya adalah Protokol/SOP masuk lingkungan sekolah, Protokol/SOP proses belajar mengajar, Protokol/SOP rapat/pertemuan Dinas, Protokol/SOP kehadiran guru, Protokol/SOP kehadiran karyawan, Protokol/SOP pelayanan administrasi Tata Usaha, Protokol/SOP kantin sekolah, Protokol/SOP pelayanan PPDB, Protokol/SOP pelayanan Humas, Protokol/SOP pelayanan perpustakaan, Protokol/SOP keadaan darurat/khusus, Protocol/SOP warga sekolah yang naik kendaraan umum dan motor, Protocol/SOP penggunaan tempat ibadah, Protocol/SOP Keadaan Darurat/khusus Suhu siswa/ tamu di atas 37.3 derajat dan Protocol/SOP penerimaan raport.

Kelima, KPAI juga mendorong Pembukaan sekolah harus berdasarkan adaptasi kebiasaan baru. Pihak sekolah dan pemerintah daerah juga harus melakukan edukasi (tidak sekedar sosialisasi) adaptasi kebiasaan baru tersebut.

"Pembukaan sekolah harus memenuhi 5 (lima) siap, yaitu siap pemerintah daerahnya, siap satuan pendidikannya, siap gurunya, siap orangtuanya dan siap anaknya. Jika belum siap, maka tunda dulu buka sekolah," tutupnya.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved