Luncurkan Kurikulum Darurat, KPAI Apresiasi Kementerian Pendidikan

Meski belum terlihat bentuknya, KPAI mendorong Kemendikbud untuk meluncurkan kurikulum baru ditengah kondisi darurat seperti saat ini

Dok pri
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengeluarkan Kurikulum dalam situasi darurat atau kurikulum yang disederhanakan.

Kendati demikian pihak KPAI menyebut bentuk kurikulum ini barangnya belum diketahui publik.

KPAI juga mengklaim belum mendapatkan Permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut.

"Sayangnya Kemdikbud tidak tegas bahwa kurikulum dalam situasi darurat ini harus digunakan seluruh sekolah, tetapi menjadi kurikulum alternatif," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti tempo hari.

Seharusnya, kaya Retno, tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah di lapangan seperti pernah terjadi pada saat Mendikbud Anies Baswedan, yaitu berlakunya dua kurikulum, kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP.

"Situasinya darurat, jadi untuk menringankan guru, siswa dan orangtua maka kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia," tutup Retno.

Desa Wisata Rumah Domes, Pemukiman Berbentuk Unik di Sleman

KPAI sendiri juga menyoroti relaksasi Dana BOS.

Dana BOS diterima sekolah per 4 bulan, adapun besarannya adalah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 900.000 per tahun, SMP Rp 1,1 juta pertahun, SMA Rp 1,6 juta pertahun dan SMK Rp 1,7 juta per tahun.

Dana BOS selama ini digunakan untuk memenuhi 8 standar pendidikan nasional.

Jadi, kalau semuanya digunakan untuk kuota internet tentu menyulitkan dan membebani sekolah. Karena sekolah harus bayar guru honor dan tenaga honor juga.

"Tidak ada pandemi saja dana BOS kurang, apalagi ketika ada pandemi. Beberapa daerah memberikan juga BOSDA (BOS Daerah), namun tidak semua daerah. Karena Sekolah juga harus menyiapkan infrastruktur kenormalan baru dengan dana BOS. Daftar belanja bertambah tapi uang belanja tidak bertambah," pungkas Retno.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved