KPAI Sebut Mayoritas Sekolah Belum Siap Lindungi Anak Didik dari Penularan Covid 19

Ketidaksiapan ini disebutkan berasal dari beberapa infrastruktur yang kurang memadai untuk melindungi anak didik.

Dok KPAI
Tim KPAI saat meninjau sekolah di Jawa Barat terkait PPDB dan infrastruktur menuju new normal belum lama ini. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah di berbagai wilayah di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah sekolah di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan lain-lain.

Ada juga wilayah-wilayah yang pengawasannya dilakukan oleh KPAD seperti di Sumatera Selatan, dan ada juga menggunakan jaringan guru, seperti di Bengkulu dan Mataram.

Pada 10-14 Agustus 2020 Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan dengan didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Subang, kota Bekasi dan Kota Bogor melakukan pengawasan langsung berturut-turut ke SMPN 1 dan SMAN 1 Kota Subang, SMPN 7 dan SMAN 1 Kota Bogor, SMPN 2 dan SDN Pekayon Jaya 6 Kota Bekasi, serta SMKN 16 Jakarta Pusat.

Sebelumnya saat pelaksanaan PPDB pada Juni 2020, KPAI juga menyambangi sejumlah seklah di Jabodetabekpok untuk pengawasan PPDB sekaligus pengawasan penyiapan infrakstruktur kenormalan baru di sekolah.

Pengawasan penyiapan buka sekolah dilakukan untuk mengecek langsung indikator dalam daftar periksa kesiapan buka sekolah.

Mulai dari aspek infrastruktur seperti bilik disinfektan, wastafel yang jumlahnya sesuai rasio jumlah kelas, alat pengukur suhu, sabun cuci tangan, tisu, ruang isolasi didekat pintu gerbang (ketika ada warga sekolah yang suhunya mencapai 37,3 lebih), tangga naik dan turun yang harus dibuat tanda panahnya, penyiapkan kelas untuk jaga jarak, penyusunan rencana pembelajaran dan pengelolaan kelas, penyiapan modul pembelajaran luring, sampai penyiapan Protokol/SOP pecegahan penularan Covid 19.

Saat pengawasan ke sekolah, KPAI mengecek apakah wastafel ada di setiap depan kelas, mengecek apakah toilet memadai hingga ke kelas untuk memastikan bahwa posisi meja dan kursi hanya sejumlah separuh anak di kelas tersebut.

"Artinya, meja kursi di kelas tidak boleh posisi dan jumlahnya sama seperti sebelum ada pandemi," kata Retno.

"Kalau kursi tidak disingkirkan maka berpotensi kuat anak-anak saling mendekat selama di kelas, padahal seharusnya saling menjaga jarak," lanjutnya.

Adapun perincian dari Protokol kesehatan atau SOP Protokoler yang wajib ada dan disiapkan sekolah, diantaranya adalah protokol masuk lingkungan sekolah, protokol selama proses pembelajaran di kelas, protokol pulang sekolah, protokol layanan perpustakaan, protokol layanan BK/BP untuk membantu konseling siswa selama belajar dari rumah, protokol ibadah di mushola/masjid sekolah, protokol siswa berangkat dan pulang sekolah memakai kendaraan umum dan motor), protokol pertemuan/rapat dinas, protokol kehadiran guru, protokol kehadiran karyawan, protokol humas, sampai protokol pembagian raport.

Dari hasil pengawasan langsung ke 27 sekolah menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan mulai dari jenjang SD sampai SMA/SMK belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemi, yang memenuhi seluruh daftar periksa.

"Hanya SMKN 11 kota Bandung dari total 27 satuan pendidikan yang diawasi langsung oleh KPAI dan KPAD mulai dari Juni hingga Agustus 2020," kata Retno.

KPAI juga memberi sejumlah catatan-catatan kekurangan dari daftar periksa KPAI, diantaranya adalah 74 persen Satuan pendidikan belum membentuk Tim Gugus Tugas Covid 19 di level satuan pendidikan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah, dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas dan rinci, seperti penyiapan infrastruktur, penyiapan berbagai SOP layanan didalam masa kenormalan baru. Sedangkan 26 persen sudah membuat Tim Gugus Tugas Covid 19 di level sekolah.

Catatan lain, secara umum wastafel sudah ada di berbagai sekolah, hanya saja belum sebanding antara rasio siswa dan jumlah wastafel.

Umumnya wastafel sudah lama, wastafel yang baru dibuat umumnya dibangun dekat gerbang sekolah, rata-rata 5 tambahan wastafel.

KPAI Terus Awasi Persiapan Buka Sekolah

KPAI Sayangkan Keputusan Pemerintah Soal Pembelajaran Tatap Muka Zona Kuning

Bahkan ada sekolah yang tidak membangun wastafel karena menganggap cukup kran wudhu yang jumlahnya memang mencapai lebih dari 20 kran, namun letaknya jauh dari kelas-kelas.

"Ini akan berpotensi penumpukan saat cuci tangan dan berpotensi anak-anak malas mencucui tangan karena jauh. Ada sekitar 22,22 persen sekolah yang sudah menyiapkan wastafel di setiap depan ruang kelas," katanya.

Hanya 13 persen satuan pendidikan yang sudah menyiapkan Bilik disinfektan, yaitu di SMKN 11 kota Bandung, SMAN 1 kota Subang dan SMPN 2 Kota Bekasi, bahkan untuk SMKN 11.

Disinfektan tidak hanya untuk manusia tetapi juga kendaraan bermotor yang masuk gerbang sekolah. Sedangkan 87 persen satuan pendidikan yang diawasi belum menyediakan, padahal banyak anak menuju sekolah dengan kendaraan umum.

KPAI mendorong penyusunan meja kursi dan nomor absen anak ditempel di setiap meja sehingga anak tidak akan berpindah-pindah duduk.

Selain itu kursi meja sebaiknya dikurangi sesuai jumlahnya yaitu separuh siswa. Karena jika masih dibiarkan di kelas dan hanya di tandai silang. Kemungkinan besar anak akan duduk berdekatan untuk ngobrol dengan temannya akan terjadi, padahal wajib jaga jarak.

Dari hasil pengawasan, 44,44 persen sudah melakukan penyusunan meja kursi seperti itu, namun 55,56 persen belum, bahkan ada yang sama sekali belum mengubah posisi meja kursi seperti sebelum pandemic.

Lainnya, yakni Rapid tes apalagi tes PCR belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, meskipun di beberapa sekolah yang diawasi, para gurunya sudah masuk ke sekolah setiap hari sejak 13 Juli 2020.

Para guru wajib absen dan memberikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring dari sekolah. Misalnya SMPN 2 Kota Bekasi dan SMPN 7 Kota Bogor.

Saat berbicang dengan para guru di SMPN 2 Kota Bekasi, ternyata ada guru yang tempat tinggalnya di Tasikmalaya, yang bersangkutan selalu pulang balik Jakarta-Tasikmalaya dengan kendaraan umum setiap akhir pekan.

Yang tentunya bersangkutan sangat beresiko tertular karena mobilitas Jakarta-Tasikmalaya.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved