KPAI Terima Aduan Soal PPDB, DKI Jakarta Paling Banyak

DKI Jakarta menjadi provinsi paling banyak melakukan aduan terkait penerimaan peserta didik baru

Dok KPAI
Tim KPAI saat meninjau sekolah di Jawa Barat terkait PPDB dan infrastruktur menuju new normal belum lama ini. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan PPDB dari berbagai daerah di Indonesia.

Hasilnya ada sebanyak 75 pengaduan sejak 27 Mei hingga 28 Juni 2020. Dari 75 pengaduan tersebut, 49 pengaduan (65,33%) berasal dari DKI Jakarta; dan 34,67% berasal dari Jawa Barat (kota Bekasi, kabupaten Bekasi, kota Bogor, kab. Bogor, dan kota Depok); Jawa Timur (Pasuruan, Sidoardjo, dan Pasuruan) Jawa Tengah (Purwokerto), D.I. Yogjakarta (Bantul), Banten, Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), dan Sumatara Utara (Padang Sidempuan, kota Medan, dan Binjai).

Pengaduan masalah teknis mencapai 21,33% dan pengaduan terkait kebijakan 78,67% dengan rincian: 6,67% terkait masalah domisi/KK; 2,67% tentang masalah jalur prestasi; 1,33% masalah perpindahan orangtua; dan dugaan ketidaktransparan PPDB di suatu sekolah.

Ada juga laporan bahwa PPDB di kota Bogor tetap menggunakan kriteria kedua nilai raport, tidak seuai dengan Permendikbud juga. Adapun yang tertinggi adalah terkait kebijakan usia dalam PPDB DKI Jakarta sebanyak 66,67%.

Persoalan teknis diantaranya adalah server lemot sehingga berdampak pada keterlambatan verifikasi data. Calon peserta didik salah mengisi data saat mendaftar online, ada yang mencurigai transparansi panitia PPDB, dan ada orangtua siswa yang melaporkan bahwa pendaftaran luring (luar jaringan) ternyata tidak menerapkan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan lainnya.

GERONIMO FM

Terima Aduan soal PPDB, KPAI Siap Lakukan Rakornas Bersama Kemdikbud

Pengaduan DKI Jakarta yang di dominasi oleh keberatan atas kriteria usia, banyak didominasi para orangtua yang menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda, padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju," kata Retno Listyarti Komisioner KPAI Bidang Pendidikan dalam rilisnya tempo hari.

Ada juga laporan yang unik ialah kasus di Cipinang Muara, dimana anaknya tidak diterima di semua SMPN yang menjadi zonasinya, padahal tersedia 24 sekolah, dikarenakan faktor usia. Anak pengadu berusia 12 tahun 5 bulan 5 hari saat mendaftar.

Dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima KPAI, bahwa anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari.

"Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah tahun 13 tahun jadi usia yang diterima masih dalam batas normal. Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah," tutupnya.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved