Terima Aduan soal PPDB, KPAI Siap Lakukan Rakornas Bersama Kemdikbud

Rakornas sendiri rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-tiga pada bulan Juli 2020

Dok pri
Retno Listyarti Komisioner KPAI Bidang Pendidikan 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Setelah membuka dan menerima aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari sejumlah daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berencana melakukan rapat koordinasi nasional dengan stakeholder berwenang.

Retno Listyarti Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menjelaskan seluruh pengaduan dianalisis dan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) daring antara KPAI dengan Kemdikbud dan Kepala-kepala Dinas Pendidikan yang diadukan ke KPAI.

Rakornas sendiri rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-tiga pada bulan Juli 2020 mendatang.

Setelah seluruh data pengawasan maupun pengaduan selesai dianalisis sehingga ditemukan benang merah persoalannya untuk perbaikan pelaksanaan PPDB selanjutnya

"Dalam rakornas tersebut KPAI akan menyampaikan hasil pengawasan dan analisis pengaduan terkait PPDB tahun 2020 untuk kepentingan evaluasi dan perbaikan, serta penyampaian rekomendasi PPDB," urai Retno.

Retno menambahkan, selain berencana menyampaikan hasil pengawasan PPDB, KPAI juga akan memaparkan hasil pengawasan persiapan sekolah menghadapi dalam menghadapi new normal nantinya.

Posko Pengaduan PPDB KPAI Terima 23 Aduan, Salah Satunya Keberatan Atas Kriteria Usia

Dukung New Normal di Pondok Pesantren, Polda DIY Serahkan Bantuan ke Ponpes Ibnul Qoyyim Berbah

"Baik persiapan fisik berupa infrastruktur maupun persiapan non fisik, seperti menyiapkan modul, jadwal pembelajaran tatap muka dan jarak jauh ketika kelas dibagi dua karena harus jaga jarak, pelatihan bagi para gurunya, menentukan jumlah siswa yang akan masuk nantinya, menyiapkan para gurunya untuk membina siswa memasuki budaya baru di sekolah, dan lainnya," katanya.

Sebelumnya dijelaskan, KPAI menerima aduan yang cukup dominan yakni keberatan kriteria usia.

Selain itu ada juga aduan lain seperti masalah teknis, server lemot, verifikasi data pendaftar terlambat, keberatan jalur prestasi yang diletakan pada jalur terakhir, dan masalah kelebihan dan kekurangan kuota dibeberapa sekolah.

Dari data KPAI, pengaduan berasal dari 8 provinsi, yaitu wilayah DKI Jakarta; Kota Medan dan kab. Padangsidempuan (Sumatera Utara),; Panajam Paser (Kalimantan Timur); Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok (Jawa Barat); Kota Malang dan kab. Sidoarjo (Jawa Timur); Kab. Bantul (D.I Yogjakarta);Kota Tangerang (Banten).

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved