Balai Pengembangan (BP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) DIY

Organisasi ini bermula dari BPKB yang merupakan lembaga fungsional dengan pamong belajar (PB) sebagai tenaga fungsional.

Balai Pengembangan (BP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) DIY
Tribunjogjawiki.com/Wahyu SN
Kantor Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas DIY di Sorowajan, Banguntapan Bantul. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM, BANTUL - Balai Pengembangan (BP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) DIY berada dibawah Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 1 Oktober 2016 menjadi Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas DIY.

Sejarah

Seperti lazimnya kehidupan yang senantiasa berubah, begitu pula dengan lembaga BP PAUD dan DIKMAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini berdiri sejak terbitnya peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi BP PAUD dan DIKMAS.

Perubahan dari waktu kewaktu senantiasa mewarnai sejak masih bernama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banguntapan pada tahun delapan puluhan. SKB Banguntapan sendiri merupakan organ struktural Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian sejak terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor 022/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKB, maka SKB Banguntapan beralih nama menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPKB merupakan lembaga fungsional dengan pamong belajar (PB) sebagai tenaga fungsional.

BPKB juga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Diklusepora). Tugas utamanya melaksanakan pengembangan, pembimbingan, dan ujicoba program diklusepora sesuai kebijakan Ditjen Diklusepora.

Wilayah kerja BPKB DIY meliputi: Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.

Pemberlakuan era otonomi daerah di penghujung tahun 2000 juga turut membawa perubahan lembaga ini. Berlakunya Udang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuat status lembaga berada di persimpangan jalan, tetap menjadi milik pusat atau beralih ke daerah.

Melalui perdebatan yang panjang akhirnya BPKB DIY diserahkan kepada Pemerintah Daerah DIY dan secara organisatoris berada dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2001.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved