Masukan KPAI Pada Pemerintah Agar Beri Perhatian pada Anak dan Anak Terlantar di Panti Sosial

Hal ini menjadi perhatian serius KPAI agar pemerintah mulai aware terhadap kondisi anak dan anak terlantar di Panti Sosial

Masukan KPAI Pada Pemerintah Agar Beri Perhatian pada Anak dan Anak Terlantar di Panti Sosial
Dok KPAI
KPAI saat menerima kunjungan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Belum tersentuh bahkan seolah terabaikannya perhatian pemerintah terhadap kondisi pandemi covid-19 menjadi perhatian serius bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI pun memberikan sejumlah masukan agar pemerintah mulai memberi perhatian pada sektor tersebut.

"Agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini Covid-19 bagi anak-anak terlantar (anak jalanan, anak yang bekerja di sektor informal, anak penyandang disabilitas) dan anak-anak yang tinggal di panti sosial. Program deteksi dini dengan prioritas anak-anak di keluarga rentan juga harus dilakukan dalam satu rangkaian pencegahan dan pemutusan mata rantai Covid-19," kata Susianah Affandy, Komisioner Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat KPAI, Senin (15/6/2020).

Ia mengatakan, KPAI juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan pengelola dan pengasuh Rumah Singgah dan Panti Sosial pada Selasa/16 Juni 2020. Rapat Koordinasi tersebut membahas tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Singgah dan Panti Sosial dalam perlindungan anak terlantar di masa pandemi Covid-19.

KPAI Dorong Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Anak Terlantar dan Anak di Panti Sosial

KPAI Terima Aduan Terkait PPDB

"Rekomendasi hasil rapat Rapat Koordinasi akan disampaikan kepada Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah khususnya untuk mendorong terbitnya protocol kesehatan bagi anak terlantar dan protocol kesehatan bagi anak-anak yang tinggal di panti sosial," paparnya.

Lebih lanjut, rekomendasi Rapat Koordinasi akan menjadi masukan bagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang melibatkan multi stake holder mulai dari jajaran Pemerintah RI, Pemerintah Daerah (Dinas PPPA, Dinas Sosial), KPAD Se-Indonesia, Lembaga Layanan dan Perlindungan Anak, Gugus Tugas Covid-19 dan dunia usaha.

"Dibutuhkan persepsi yang sama dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai Covid-19 di kalangan anak-anak terlantar yakni anak jalanan (yang bekerja dan tinggal di jalanan) dan anak yang tinggal di panti sosial," tutupnya.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved