KPAI Dorong Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Anak Terlantar dan Anak di Panti Sosial

Dorongan ini sebagai respon masih abainya pemerintah terhadap kondisi anak dan anak terlantar di Panti Sosial

KPAI Dorong Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Anak Terlantar dan Anak di Panti Sosial
Dok KPAI
KPAI saat menerima kunjungan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Era New Normal membuat pemerintah membuat protokol disejumlah lokasi diantaranya tempat ibadah hingga pusat perbelanjaan. Namun seperti belum tersentuh sama sekali, protokol ini belum sampai di fasilitas publik seperti panti sosial.

Oleh karenanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah agar menerbitkan protokol kesehatan di panti sosial.

Susianah Affandy, Komisioner Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat KPAI menjelaskan langkah ini berkaca pada hasil pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAI di Bidang Kesehatan saat pandemi Covid-19 pada 5-12 Juni 2020 di Jabodetabek.

"Dari pengawasan tersebut, terindentifikasi permasalahan yang dialami anak-anak di masa pandemi Covid-19. Di antara satu permasalahan adalah kasus anak-anak yang tinggal di panti sosial yang terpapar Covid-19," katanya, Senin (15/6/2020).

Selain kasus terpaparnya 14 anak positif Covid-19 yang tinggal di Panti Sosial di Kalimantan Selatan, KPAI juga menerima pengaduan di salah satu panti penyandang disabilitas di Jakarta yang juga terpapar Covid-19.

KPAI Terima Aduan Terkait PPDB

Dampak Pandemi, Siswa Kesulitan Bayar SPP dan Tak Boleh Ujian Kenaikan Kelas, KPAI Angkat Bicara

Menyikapi hal tersebut, kata Susianah, KPAI perlu memberi dorongan agar pemerintah peduli terhadap kondisi anak dan danak terlantar khususunya di panti sosial.

Susianah menyebut, anak memiliki dua kerentanan di masa pandemic Covid-19.

"Pertama, anak rentan sebagai terpapar Covid-19. Kasus anak terpapar Covid-19 sebagian besar tertular dari anggota keluarga yang merupakan pasien positif Covid. Anak-anak terluar oleh orang tua ataupun pengasuhnya. Kedua, anak memiliki kerentanan sebagai terdampak Covid-19. Pada ranah ini, masa pandemi Covid-19 menyebabkan hak-hak anak terancam terabaikan. Hak kesehatan dasar di mana banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani imunisasi, cek kesehatan Ibu dan anak, tumbuh kembang di banyak daerah tidak memberikan layanan (tutup)," bebernya.

Disebutkan lagi, diantara fasilitas yang tidak memberikan layanan adalah posyandu di tingkat RW yang tutup selama Maret-Mei 2020.

Ia juga mengatakan, selain hak atas kesehatan, hak atas pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh juga tidak bisa diakses oleh semua anak di Indonesia dengan beragam permasalahan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved