Dampak Pandemi, Siswa Kesulitan Bayar SPP dan Tak Boleh Ujian Kenaikan Kelas, KPAI Angkat Bicara

KPAI angkat bicara menyoal permasalahan siswa sekolah yang tak diijinkan mengikuti ujian kenaikan kelas atau penilaian akhur semester (PAT).

Dok pri
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM - Menyusul dampak pandemi covid-19, banyak orang tua siswa yang harus rela dirumahkan dan kehilangan sebagian penghasilan atau pendapatan bulanannya. Bahkan disebutkan terdapat orang tua yang kesulitan membayar kebutuhan termasuk biaya pendidikan anak.

Hal ini rupanya berdampak panjang. Sejumlah sekolah swasta yang berinisiatif untuk meringankan bayaran SPP dengan mengurangi SPP dari sebelum pandemi. Namun disebutkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagian sekolah lagi bergeming dan tidak mau menurunkan SPP.

Retno Listyarti Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menyebut pihak yayasan diduga kuat tidak memiliki empati pada para orangtua yang terdampak ekonomi.

Pihak yayasan tetap menuntut orangtua membayar penuh SPP jika anaknya ingin ikut Penilaian Akhir Semester (PAT) atau ujian kenaikan kelas.

Diduga, strategi ini digunakan oleh pihak yayasan untuk menekan orangtua agar ada uang masuk ke kas Sekolah/Yayasan.

Ancaman lain yakni anak tidak bisa mengikuti ujian PAT jika orangtua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan.

Dampak Pandemi Covid-19, Jaga UMKM Jadi Wadah Tempat Bertemunya Usaha Kecil

Padahal semua pihak tahu bahwa pandemi covid 19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumah tangga di Indonesia, terjadi jutaan pemutusan hubungan kerja, bahkan para pengusaha seperti pengusuha café dan pedagang selain makanan dan bahan pokok mengalami kehilangan penghasilan.

"Hak Anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah, meskipun orangtua menunggak SPP selama pandemi covid 19. Hak anak dilindungi oleh UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak," ungkap Retno Listyarti, Minggu (7/6/2020).

Kewajiban membayar SPP adalah kewajiban orangtua, namun ketika orangtua tidak bisa membayar karena kesulitan secara ekonomi, maka hak anak untuk ujian harus tetap dipenuhi oleh pihak sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat social, bukan mencari keuntungan semata. Menurut ketentuan perundangan, Yayasan pendidikan swasta berbadan hukum nirlaba.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Setya Nugraha
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved